Sekda Kabupaten Malang Buka Rekonsiliasi DBH Pajak Daerah dan Sosialisasi Opsen PKB-BBNKB kepada Desa se-Kabupaten Malang

SINGOSARI - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Dr. Ir. Budiar, M.Si., membuka kegiatan Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Sosialisasi terkait Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kepada Pemerintah Desa se-Kabupaten Malang yang digelar di Cemara Ballroom, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Senin (11/5) pagi.

Kegiatan ini diikuti oleh para Kepala Desa, perangkat desa, serta jajaran terkait dari seluruh wilayah Kabupaten Malang. Rekonsiliasi dan sosialisasi tersebut dilaksanakan sebagai upaya memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan pemerintah desa dalam meningkatkan pemahaman terkait mekanisme pembagian dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah, sekaligus implementasi kebijakan opsen PKB dan opsen BBNKB yang mulai diberlakukan.

Dalam sambutannya, Sekda Kabupaten Malang Dr. Ir. Budiar, M.Si., menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Menurutnya, pemahaman yang baik terkait regulasi perpajakan daerah dan retribusi daerah akan mendukung optimalisasi pendapatan daerah yang nantinya kembali dimanfaatkan untuk pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

“Melalui kegiatan rekonsiliasi ini diharapkan tidak terdapat perbedaan data maupun administrasi terkait dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Selain itu, sosialisasi mengenai opsen PKB dan opsen BBNKB juga menjadi langkah penting agar pemerintah desa memahami mekanisme serta dampaknya terhadap pendapatan daerah,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Sekda Kabupaten Malang juga mengajak seluruh pemerintah desa untuk terus mendukung upaya peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor, karena pajak merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan daerah.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang, Made Arya Wedanthara, S.H., M.Si., menyampaikan bahwa kegiatan rekonsiliasi dan sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Malang dalam meningkatkan tertib administrasi serta optimalisasi pendapatan daerah melalui penguatan koordinasi bersama pemerintah desa.

Menurutnya, penerapan opsen PKB dan opsen BBNKB diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan penerimaan daerah yang nantinya dapat mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Malang. Selain itu, pihaknya juga menekankan pentingnya sinkronisasi data dan pemahaman yang sama antara pemerintah daerah dan pemerintah desa terkait mekanisme dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah.

“Dengan adanya rekonsiliasi dan sosialisasi ini, kami berharap seluruh pemerintah desa dapat memahami secara menyeluruh terkait regulasi dan tata kelola dana bagi hasil pajak daerah serta implementasi opsen PKB dan opsen BBNKB, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan optimal, transparan, dan akuntabel,” ujar Made Arya Wedanthara.

Kegiatan berlangsung dengan sesi pemaparan materi, diskusi, dan tanya jawab interaktif guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada seluruh peserta terkait kebijakan perpajakan daerah serta mekanisme pengelolaan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Malang. (prokopim/dhe)