Akhiri Konflik Tahunan, Pemprov Jatim Mediasi Malang - Lumajang Bahas Masa Depan Coban Sewu
Matic.malangkab - Ampelgading (9/6) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggelar rapat koordinasi untuk meredam polemik pengelolaan destinasi wisata Coban Sewu/Tumpak Sewu. Rakor yang berlangsung di Pendopo Kantor Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang ini membahas draft perjanjian kerjasama antara Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang.
Polemik terkait pengelolaan kawasan air terjun tersebut telah viral di berbagai media beberapa tahun terakhir. Konflik antara pengelola Coban Sewu di Ampelgading, Kabupaten Malang dengan Panorama Tumpak Sewu di Pronojiwo, Kabupaten Lumajang dinilai menimbulkan ketidaknyamanan bagi wisatawan yang berkunjung.
Kawasan Coban Sewu/Tumpak Sewu memang berada pada satu kawasan perbatasan kedua kabupaten, tepatnya di aliran Kali Glidik yang menjadi batas alam. Secara administratif, Coban Sewu merupakan destinasi air terjun di aliran Kali Glidik sisi barat yang masuk wilayah Desa Sidorenggo, Ampelgading, Kabupaten Malang. Sementara Tumpak Sewu adalah destinasi panorama alam di seberang sisi timur, masuk Desa Sidomulyo, Pronojiwo, Kabupaten Lumajang.
Konsep perjanjian kerjasama yang dibahas mengedepankan asas saling menguntungkan kedua pihak. Pemprov Jatim berharap kesepakatan ini berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan wisata di kedua lokasi, sehingga wisatawan tidak lagi bingung dan dirugikan akibat tumpang tindih pengelolaan.
Sebagai tindak lanjut rakor, peserta langsung melakukan tinjau lapangan ke lokasi air terjun. Peninjauan bertujuan memastikan, menginventarisasi kebutuhan, kekurangan, serta fakta aktual yang ada di lapangan agar draft perjanjian dapat dimatangkan sesuai kondisi riil.
Coban Sewu/Tumpak Sewu merupakan salah satu ikon wisata Jawa Timur dengan tebing melingkar setinggi sekitar 120 meter yang dijuluki “Niagara-nya Indonesia”. Penyelesaian polemik pengelolaan diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menambah Pendapatan Asli Daerah bagi Malang dan Lumajang.
Pemprov Jatim menegaskan mediasi ini merupakan langkah awal. Draft perjanjian kerjasama nantinya akan disesuaikan kembali berdasarkan hasil kesepakatan bersama kedua pemerintah daerah dan para pengelola di lapangan.(Why)
